Upaya Ini Bertujuan untuk Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Pesisir di IndonesiaWashington, DC, 7 Juni 2022. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia pada tanggal 20 Mei 2022 menyetujui proyek untuk mendukung Pemerintah Indonesia meningkatkan pengelolaan mangrove sekaligus mengembangkan mata pencaharian bagi Mangrove untuk Ketahanan Pesisir akan berfokus pada penguatan kebijakan dan lembaga dalam mengelola dan merehabilitasi mangrove, meningkatkan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, serta meningkatkan berbagai peluang mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang hidup di sekitar hutan mangrove di beberapa daerah.“Keberhasilan proyek ini akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pengurangan emisi Indonesia yang tercantum di dalam Nationally Determined Contributions NDC, serta sasaran kita untuk menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai Net Sink pada tahun 2030. Upaya restorasi dan konservasi mangrove sangat penting bagi pencapaian sasaran tersebut, dan merupakan wujud nyata kuatnya komitmen global Indonesia untuk beradaptasi terhadap dan memitigasi berbagai dampak perubahan iklim”, kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik seluas sekitar 3,4 juta hektar, 20 persen dari seluruh mangrove yang ada di dunia berada di Indonesia dan mencakup 40 dari 54 spesies mangrove sejati true mangroves – saat ini tercatat memiliki keanekaragaman terkaya di dunia. Hutan mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar ton CO2 dikenal dengan sebutan “blue carbon”, atau setara dengan emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan oleh sekitar 2,5 miliar kendaraan bermotor yang dikendarai selama setahun. Mangrove merupakan komponen utama mata pencaharian masyarakat pesisir, serta menjadi sumber penting untuk makanan dan penghasilan. Sekitar 55 persen dari total biomassa perikanan tangkap di Indonesia merupakan spesies yang bergantung kepada mangrove, dengan produksi tahunan bernilai US$825 juta. Mangrove juga memiliki nilai pariwisata hingga US$30 juta per tahunnya. Penelitian Bank Dunia baru-baru ini mengungkap bahwa mangrove di Indonesia memiliki nilai total tahunan sebesar US$ hingga US$ per nilai yang demikian besar, mangrove di Indonesia perlu direhabilitasi. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia kehilangan hampir hektar mangrove setiap tahunnya lebih luas dari kota Paris, disebabkan oleh faktor-faktor tidak langsung, termasuk permintaan global akan beragam produk, seperti misalnya udang yang kerap dibudidayakan di kawasan yang sebelumnya ditumbuhi oleh mangrove serta kurangnya pemahaman mengenai nilai ekonomis pesisir yang bergantung kepada mangrove untuk ketahanan hidup dan mata pencaharian termasuk di antara mereka yang paling rentan di Indonesia. Mereka memiliki akses yang terbatas kepada layanan umum seperti sekolah menengah, air yang aman digunakan, listrik, dan tranportasi, dan mengalami kemiskinan 1,27 persen lebih tinggi daripada masyarakat yang tinggal di pedesaan bukan pesisir. Saat ini dengan adanya krisis yang disebabkan oleh COVID-19, angka kemiskinan kemungkinan besar meningkat – menekankan perlunya kebijakan dan investasi yang ditargetkan untuk mencapai masyarakat pesisir.“Bank Dunia memuji langkah berani yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan laju pengurangan mangrove serta merehabilitasi kawasan mangrove yang terdegradasi dan terdeforestasii, dan oleh karena itu kami siap mendukung upaya-upaya tersebut. Konservasi ekosistem mangrove Indonesia yang sehat dan upaya rehabilitasi dengan sasaran yang jelas dan menggunakan praktik-praktik baik secara global dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi negara dalam bentuk ketahanan pesisir, produktivitas sektor perikanan, potensi pariwisata, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Melalui proyek ini, Bank Dunia mendukung Indonesia meningkatkan pembangunan hijau yang berketahanan dan inklusif bagi masyarakat pesisir, di antaranya melalui penguatan kelembagaan serta kebijakan di tingkat nasional dan daerah dalam mengelola mangrove, juga menambahkan nilai mangrove dengan memungkinkan adanya skema pembayaran blue carbon yang terkandung di dalam mangrove,” ucap Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste. “Dengan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan ke dalam perencanaan di tingkat desa dan peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan mangrove serta kepemimpinan di desa, kami berharap untuk menyaksikan terjadinya peningkatan tutupan mangrove serta pengurangan laju hilangnya mangrove.”Proyek ini dirancang untuk mendukung Program Rehabilitasi Mangrove Pemerintah yang ditargetkan untuk merehabilitasi mangrove seluas hektar hingga tahun 2024. Pada tahap awal, proyek ini difokuskan di empat provinsi yang memiliki porsi kawasan mangrove yang telah ada maupun yang terdegradasi, yaitu di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Riau. Model peningkatan konservasi, rehabilitasi, serta peningkatan mata pencaharian yang diterapkan pada proyek ini berpotensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek ini juga mendukung Rencana Aksi Iklim Kelompok Bank Dunia Tahun Fiskal 2021-25 serta Strategi Gender TF 2016-23, terutama dalam hal tujuan strategis terkait peluang ekonomi serta peningkatan suara dan agensi informasi lebih lanjut, kunjungi Ikuti kamiBankDunia
Degradasidan perubahan lingkungan tempat tinggal dan tempat sumber mata pencaharian berdampak pada pendapatan masyarakat pesisir, terutama pada petambak garam. Sentra garam rakyat yang terpengaruh perubahan lingkungan antara lain Desa Losarang, Kabupaten Indramayu dan Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumenep yang berada di kawasan pesisir.
Kampung Mutus adalah kampung nelayan di kepulauan Raja Ampat di bagian Timur Indonesia. Lokasi ini terkenal dengan budi daya ikan lautnya. Seorang keturunan Tionghoa bernama Ateng memulainya pada 1989 untuk mencari tongseng atau kerapu merah.“Saya punya kakak bertemu dengan Ateng, dia ajak ke Kampung Mutus. Kebetulan tongseng di sini banyak. Akhirnya kampung ini disebut kampung nelayan. Karena bisa rawat ikan-ikan yang ditangkap di keramba-keramba penampung,” kata Markus Dimara, Kepala Adat Kampung Mutus.“Nelayan sekarang, keluar pagi dengan dua puluh liter bensin paling banyak dapat sepuluh ekor, bahkan ada yang dua ekor. Karena hasil laut semakin waktu semakin berkurang. Karena cara penangkapan yang tidak teratur di masa lalu,” perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian Raja Ampat dan juga Indonesia. Tantangan masih berdatangan, yang mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada laut. Penangkapan ikan secara berlebihan telah mengurangi pasokan ikan, sepertiga terumbu karangnya berada dalam keadaan terdegradasi, sampah laut meningkat, dan separuh area mangrovenya tidak dalam segara biru di Timur Indonesia, peluang bumi masih ada dan warga masih bisa konservasi – Warga Yensawai Barat, Raja Ampat, menyiapkan bibit mangrove untuk ditanam. Mangrove melindungi pesisir dari gelombang tinggi dan abrasi. Perlu kegiatan konservasi yang lebih kuat agar deforestasi mangrove dapat dihentikan, misalnya perluasan moratorium alih fungsi hutan primer hingga meliputi seluruh ekosistem mangrove. Foto Donny Fernando/National Geographic ekosistem laut dan pesisir adalah kunci bagi kesejahteraan IndonesiaAwaludin Noer Ahmad, atau akrab disapa Wawan Mangile, koordinator program untuk wilayah Kepala Burung Papua di Yayasan Konservasi Nusantara menyatakan bahwa ketika pandemi muncul, ada banyak celah untuk bertahan di Raja Ampat.“Masyarakat tahu ada pandemi, tapi tidak takut lapar. Itu salah satu indikasi bahwa memang mereka percaya bahwa konservasi adalah jalan nyata. Jika sektor wisata mati total, pasti kita sengsara. Tapi masyarakat kampung di Raja Ampat bilang kami masih punya ikan, sagu, dan kasbi. Yang kami tidak punya hanya uang,” Wawan, kearifan di Raja Ampat telah lama mengandung nilai konservasi. Salah satu contohnya adalah sasi, yang bertujuan untuk mengatur kelestarian sumber daya alam. Khususnya di laut, biota tidak boleh ditangkap pada kurun waktu tertentu, sebelum dipanen secara bersamaan. Tradisi ini menjaga agar biota bisa berkembang biak dan tidak punah.“Misalnya saat sasi mereka ambil teripang ada ukuran yang dibatasi, tidak diambil semua. Kemudian mereka butuh waktu 5-6 tahun untuk buka lagi,” kata Wawan. “Ketika dibatasi, mereka bisa buka tiap tahun. Mereka juga tidak ambil lobster yang punya telur. Sehingga populasi teripang dan lobster terjaga.”Kearifan ini dapat diterapkan di wilayah lain di Nusantara. Laporan baru Bank Dunia yang berjudul Laut untuk Kesejahteraan juga menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan hak panen kepada masyarakat tertentu di pesisir, atau kepada perusahaan, dalam jumlah dan batas tangkapan tertentu. Prinsip berbasis hak ini dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas pariwisata berkelanjutan dan mengurangi sampah plastikBelajar sejak dini Usal kanan berkomitmen mendidik anak-anak Pulau Arborek. Kegiatan belajar-mengajar masih terus dilakukan walau terdapat ketertinggalan dari segi fasilitas. Usal merupakan salah satu guru sukarela di Kitong Bisa. Mereka mengajarkan nilai kehidupan termasuk konservasi dan pariwisata dengan metode bahasa Inggris setiap Sabtu dan Minggu. Foto Donny Fernando/National Geographic laut Raja Ampat dan kehidupan bawah laut yang mempesona menjadikan pariwisata sebagai salah satu kontributor utama ekonomi lokal. Ini juga berarti pandemi COVID-19 sangat berdampak pada pariwisata di Raja Ampat, khususnya bagi pemilik dive center atau homestay kecil. Sekalipun ada wisatawan, mereka lebih memilih resort — penginapan berfasilitas mewah. Arborek Dive Shop milik Githa Anasthasia dan Marsel Mambrasar saja selama pandemi baru kedatangan 15 tamu.“Orang lebih suka menginap di resort yang proper ketimbang tinggal dengan masyarakat lokal, walaupun tidak seratus persen,” ucap jumlah kedatangan turis turun drastis, pandemi memberi banyak pelajaran bagi Marsel dan Githa, terkait makna pariwisata yang berkelanjutan. Mereka bisa bertahan dengan mata pencaharian lain, seperti berkebun atau mengolah ikan laut menjadi produk ikan asin.“Itu yang harus kita pelajari dari pariwisata berkelanjutan, sekalipun tanpa wisatawan,” pungkas jumlah wisatawan menurun di Raja Ampat, pencemaran sampah plastik masih terus terjadi. Menurut Marsel, sumbernya tak lepas dari Sorong, kota terbesar di Papua Barat, dan Waisai, kota kecil di bagian selatan Pulau Waigeo di Kepulauan Raja ini dibenarkan juga oleh Wawan. “Biak sudah menetapkan aturan tidak boleh pake kantong kresek, jadi kembali ke noken,” mengacu pada tas anyaman tradisional yang terbuat dari serat kayu atau Laut untuk Kesejahteraan menyebutkan bahwa selain inisiatif seperti pembersihan pantai, diperlukan insentif untuk inovasi dan daur ulang plastik, serta strategi untuk mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, kegiatan restorasi dan peningkatan infrastruktur desa dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan ketahanan Anasthasia, warga yang aktif dalam pelestarian, usai menyelam untuk mengamati perilaku pari manta. Pelestarian alam membawa manfaat ekonomi dan mata pencaharian bagi masyarakat..Mendorong ekonomi laut berkelanjutan melalui kolaborasiBank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan – atau strategi ekonomi biru. Strategi ini berfokus pada investasi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem kritis, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – investasi selama 20 tahun bagi pengelolaan dan penelitian terumbu karang, serta Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan P3TB , yakni sebuah platform untuk perencanaan dan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dan Dunia juga memberikan dukungan teknis melalui Indonesia Sustainable Oceans Program, melengkapi upaya peningkatan kapasitas dan basis pengetahuan terkait ekonomi berbagai upaya di atas dan berbagai kegiatan lainnya, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru untuk generasi sekarang dan ini diadaptasi dari artikel majalah National Geographic Indonesia edisi khusus laut, Mei 2021, berjudul “Rencana Tuhan di Raja Ampat”, yang ditulis oleh Fikri Muhammad. Artikel ini ditulis dengan kemitraan antara Bank Dunia dan National Geographic Indonesia. Foto oleh Donny Fernando.Matapencaharian utama penduduk Kamboja adalah petani. Mereka mencari nafkah dari sektor pertanian, perikanan dan usaha kecil. Hanya sebagian kecil dari total populasi yang pernah tinggal di kota yang berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa
Aktivitas masyarakat pada proyek riset pengamanan dan manfaat REDD+ di Provinsi Jambi, Indonesia. Foto oleh Icaro Cooke Vieira/CIFOR-ICRAF Bacaan terkait Artikel ini menyajikan temuan awal penelitian kami mengenai perlindungan REDD+ di Provinsi Jambi, Indonesia; hasil penelitian telah dipresentasikan dan divalidasi bersama pemangku kepentingan utama di Jambi pada November 2022. Perlindungan diperkenalkan untuk mengatasi potensi dampak program reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan REDD+ terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal IP dan LC. Namun, bagaimana perlindungan ini bekerja dan apa rintangan dalam implementasinya? Perlindungan dikonseptualisasikan dengan cara berbeda – mulai dari penghalang dampak negatif do no harm’ hingga mekanisme yang dapat mengkatalisasi peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat adat dan komunias lokal do better’. Melalui Studi Komparatif Global CIFOR-ICRAF tentang REDD+ GCS-REDD+, kami meneliti desain dan implementasi perlindungan REDD+ di Indonesia, Peru, dan Republik Demokratik Kongo. Tujuan kami adalah untuk memahami bagaimana perlindungan diterapkan, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tingkat nasional, kami menelaah dokumen legal dan mewawancarai ahli hukum untuk memahami kondisi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan lokal dalam konteks REDD+. Pada tingkat provinsi, kami menggabungkan keterlibatan jangka panjang kami dengan REDD+ di Indonesia dengan telaah pustaka yang lengkap dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang berpengalaman dengan perlindungan terkait dengan inisiatif Fasilitasi Kemitraan Karbon Hutan FCPF di Provinsi Kalimantan Timur, dan proyek Dana BioKarbon di Provinsi Jambi. Di Jambi, narasumber kami meliputi lembaga swadaya masyarakat LSM, aktor pemerintah, dan peneliti dari perguruan tinggi, serta perwakilan kelompok yang mungkin terkena dampak proyek REDD+. Perlindungan REDD+ di Jambi Jambi merupakan salah satu provinsi yang dipilih untuk kegiatan percontohan REDD+. Terdapat empat lokasi pada 2014 Berbak, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Hutan Hujan Harapan dan Hutan Desa Durian Rambun. Jambi juga menjadi lokasi pasar karbon sukarela REDD+, termasuk proyek pembayaran atas jasa lingkungan Bujang Raba 2014-2020 yang dikerjakan oleh Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, dan proyek Durian Rambun 2013-2020 yang dikoordinasikan oleh Flora and Fauna International. Mengikuti pengembangan SIS Sistem Informasi Safeguards REDD+ di tingkat nasional pada 2011, Jambi menjadi salah satu provinsi yang melakukan uji coba SIS REDD+, menyusul komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi dan rencana aksi REDD+ provinsi. Provinsi ini juga berpartisipasi dalam uji coba awal PRISAI Prinsip, Kriteria, Indikator Safeguard REDD+ Indonesia, bekerja sama dengan KKI Warsi. Saat ini, aktivitas di bawah Inisiatif Biokarbon untuk Bentang Alam Hutan Berkelanjutan Dana BioCarbon di Jambi harus selaras dengan kerangka perlindungan yang disyaratkan untuk mendapatkan pembayaran berbasis hasil. Jambi memiliki target untuk mengurangi sedikitnya 14 juta ton CO2 pada 2026 untuk total pembayaran sebesar 70 juta dolar AS. Berbeda dengan Kalimantan Timur, Jambi mendapatkan dana pra investasi sebesar 13,5 juta dolar AS untuk pelaksanaan kegiatan penurunan emisi. Pembiayaan ini mendanai kesiapan REDD+ di provinsi tersebut, termasuk dukungan teknis untuk memenuhi persyaratan perlindungan Bank Dunia. Dukungan ini termasuk pembuatan standar prosedur operasi SOP tentang perlindungan untuk implementasi proyek dan pedoman persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan FPIC. Sampai saat ini, FPIC telah dilakukan di 170 desa; dan 60 desa lainnya pada 2023. Terkait dengan aspek perlindungan lainnya, Jambi saat ini sedang menyusun rancangan peraturan daerah tata cara pengakuan masyarakat adat, dan telah merancang mekanisme umpan balik dan ganti rugi. Selain itu, meskipun dokumen rencana pembagian manfaat belum final, sudah ada diskusi di tingkat provinsi mengenai proporsi manfaat dan prosedur pembagian manfaat untuk masyarakat adat dan lokal. Lokakarya Bagaimana mendukung aksesibilitas manfaat bagi masyarakat adat dan lokal? Temuan awal penelitian ini telah dipresentasikan dalam lokakarya dengan pemangku kepentingan REDD+ di Jambi pada 24 November 2022. Lokakarya memfasilitasi diskusi terkait pembagian manfaat serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal, termasuk dampak REDD+ terhadap mata pencaharian. Organisasi yang mewakili dan bekerja untuk isu masyarakat mencatat pentingnya memastikan distrisbusi manfaat sampai pada masyarakat, transparansi pembagian manfaat serta pemberian informasi yang jelas dan lengkap kepada seluruh pemangku kepentingan. Kepala unit manajemen proyek PMU menjelaskan bahwa kawasan tertentu telah dipilih sebagai target intervensi misalnya taman nasional dan beberapa wilayah kesauan pengelolaan hutan. Namun, manfaat akan dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait di tingkat yurisdiksi, termasuk desa-desa yang tidak dapat menunjukkan kinerjanya untuk pengurangan emisi selama intervensi, sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk meningkatkan mata pencaharian mereka. Langkah berikutnya program ini adalah menjalankan proses peningkatan kapasitas bagi para penerima manfaat, difokuskan untuk mendukung partisipasi efektif mereka dalam merancang program serta menyusun dan mengajukan proposal kegiatan yang akan didanai oleh pembayaran berbasis hasil dari program. Peserta juga mengusulkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil CSO sebagai pemantau independen untuk keseluruhan program, serta untuk mendukung masyarakat dalam mekanisme umpan balik dan memperbaiki keluhan. Jambi mengambil pembelajaran dari implementasi program FCPF di Kalimantan Timur. Walaupun menerapkan standar perlindungan yang serupa, program FCPF Kalimantan Timur menunjukkan beberapa perbedaan dalam pengorganisasian program misalnya fase kesiapan yang dikoordinasikan oleh forum multi pihak Dewan Daerah Perubahan Iklim, operasionalisasi perlindungan misalnya proses FPIC yang didukung oleh LSM, serta keterlibatan pemangku kepentingan lain misalnya kurangnya keterlibatan dari sektor swasta. Penelitian lebih lanjut akan difokuskan pada analisis komparatif implementasi perlindungan di kedua provinsi. Mengkaji potensi standar pengamanan Analisis awal kami tentang perlindungan dalam konteks Dana Biokarbon di Jambi menemukan adanya potensi untuk mendukung kemajuan lebih lanjut terkait inklusi sosial dalam sistem pemerintahan. Misalnya, program tersebut telah mendorong peningkatan partisipasi berbasis gender. Inisiatif Dana Biokarbon juga telah mendukung penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat. Melalui penelitian ini, kami berupaya memahami apa dan bagaimana perlindungan dapat mendukung perubahan transformasional terkait hak dalam inisiatif berbasis hutan. Kami akan terus memperbarui analisis kami sebagai bagian dari keterlibatan GCS REDD+ dengan perlindungan, memberikan rekomendasi berbasis bukti menuju REDD+ yang responsif terhadap hak yang bermanfaat bagi hutan serta masyarakat yang menjaganya. _____ Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, silakan menghubungi Ade Tamara Nining Liswanti atau I Wayan Susi Dharmawan iway028 _____ Penelitian ini merupakan bagian dari Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+ Mitra pendanaan yang telah mendukung penelitian ini meliputi Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia, Inisiatif Iklim Internasional IKI dari Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Keamanan Nuklir Pemerintah Federal Jerman, dan Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon dan Agroforestri CRP-FTA dengan dukungan dari Dana Donor CGIAR Visited 1 times, 1 visits todayKebijakan Hak CiptaKami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike International CC BY-NC-SA Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews
PENGEMBANGANEKOEDUWISATA SEBAGAI ALTERNATIF MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN MASYARAKAT PESISIR TUGUREJO, KOTA SEMARANG. January 2016; rata global pada permukaan bumi telah . Wakatobi, Indonesia, 8 Januari 2015 – Dulu Sudirman bekerja sebagai nelayan di Wakatobi, Sulawesi. Penghasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, hingga ia harus mencari pekerjaan tambahan. Kini Sudirman memiliki usaha kecil yang menyewakan peralatan menyelam dan menjadi pemandu wisata bahari. Hidup Sudirman dan keluarganya kini jauh lebih sejahtera. “Dulu ada kalanya kita tidak tahu apa bisa makan atau tidak. Sekarang bisa bayar sekolah anak dan kebutuhan lain juga,” ujarnya bangga. Hidup Sudirman berubah berkat kondisi terumbu karang Wakatobi yang membaik dengan dukungan Coremap, sebuah program Bank Dunia yang bertujuan merehabilitasi terumbu karang sambil meningkatkan matapencaharian masyarakat setempat. Cakupan terumbu karang meningkat Coremap beraktivitas di 358 desa pesisir di berbagai wilayah Indonesia yang mata pencaharian masyarakatnya sangat bergantung pada penangkapan ikan berskala kecil di sekitar terumbu karang. Seperti Sudirman, banyak penduduk yang mengatakan bahwa pemasukan dari menangkap ikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu,dulu banyak yang menangkap ikan dengan cara yang salah. Tapi sekarang tidak lagi. “Dulu di sini banyak nelayan yang pakai bom,” kata Hendriawan, seorang nelayan Wakatobi. “Tapi sekarang mereka sudah behenti karena sadar tentang bahaya merusak terumbu karang.” Coremap telah membantu memperbaiki cakupan terumbu karang dengan menetapkan zona penangkapan ikan dan zona terlarang, memberdayakan nelayan untuk memantau terumbu karang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai tindakan edukasi termasuk pendidikan formal di sekolah. Meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir Coremap juga telah mengubah ekonomi setempat. “Sebelum ada Coremap, penduduk di desa ini pemasukannya sangat tergantung pada penangkapan ikan. Sekarang sudah banyak hal-hal lain seperti usaha-usaha kuliner, kerajinan, dan suvenir,” kata Sudirman. Program Coremap telah membantu masyarakat mencari cara-cara baru untuk meningkatkan pemasukan menggunakan sumberdaya lokal. Dengan menyediakan dana bergulir dan pelatihan, banyak yang sudah bisa mengubah sumber mata pencaharian mereka. Sebuah survei menunjukkan bahwa pemasukan masyarakat yang menerima dana bergulir dari Coremap rata-rata naik sekitar 20%. “Ibu-ibu di desa kami sudah lama mau membuka usaha kecil, tapi kami tidak tahu caranya. Sekarang kita sudah belajar keterampilan baru untuk memulai usaha di rumah,” kata Hanarfah, salah satu ibu yang sekarang memiliki usaha produk makanan dari ikan. Menyadari bahwa sumber pemasukan baru mereka sangat tergantung pada terumbu karang, masyarakat semakin merasa perlunya menjaganya. “Dulu saya ikut bekerja sebagai penambang terumbu karang,” kata Sartinah, yang juga memproduksi makanan dari ikan. ”Tapi saya sudah berhenti karena terumbu karang itu penting. Kalau terumbu karang hilang, saya tidak dapat ikan, tidak ada turis juga dan saya tidak bisa berjualan,” katanya. Masyarakat di Wakatobi juga membentuk kelompok yang mengumpulkan uang untuk membantu upaya pelestarian terumbu karang. “Saya dan teman-teman tahu, kami dapat lebih banyak uang karena kondisi terumbu karangnya membaik. Jadi kami menyisihkan 10 persen keuntungan untuk membantu perlindungan terumbu karang,” kata Sudirman. Sayangnya, meski pemasukan sudah mulai meningkat, namun mata pencaharian alternatif tersebut baru bersifat tambahan, belum bisa sepenuhnya beralih dari kegiatan menangkap ikan. Fase ketiga Coremap yang dimulai pada Februari 2014, akan meningkatkan dukungan mata pencaharian alternatif. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah pembuatan infrastruktur dan akses pasar untuk meningkatkan penjualan produk dan jasa yang sudah dibuat masyarakat. Sebutkancontoh mata pencaharian masyarakat global! - 25753063 RadinataSan RadinataSan 27.11.2019 IPS Sekolah Menengah Pertama terjawab Sebutkan contoh mata pencaharian masyarakat global! 2 Lihat jawaban Iklan Iklan anindyafaizah24 anindyafaizah24 Jawaban: Jelajahi keterkaitan antara Agenda 2030 dan migrasi Arahkan kursor ke ikon setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG untuk mengetahui lebih banyak. Baca selengkapnya Migrasi dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan yang efektif bagi para migran dan keluarga mereka dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pembangunan baik di negara asal maupun negara tujuan Kerawanan pangan dapat menjadi pendorong migrasi bagi individu dan keluarganya. Menangani kesehatan dan kesejahteraan para migran merupakan prasyarat bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan dapat memfasilitasi integrasi sosial-ekonomi anak-anak migran dan meningkatkan mata pencaharian mereka sebagai orang dewasa. Kelangkaan air dan isu-isu terkait dapat berdampak pada standar hidup, ketersediaan pangan dan kesehatan yang pada gilirannya dapat menjadi pendorong migrasi. Solusi energi alternatif dan yang murah dapat bermanfaat bagi masyarakat yang rentan atau terlantar dengan akses listrik yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi para migran sangat penting agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Migrasi dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi perempuan dan anak perempuan, namun demikian migrasi juga dapat menjadikan mereka menjadi sangat rentan terhadap kekerasan, pelecehan seksual dan eksploitasi. Para migran dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang berharga ke negara asal dan tujuan mereka, membantu mendukung pengembangan teknologi, penelitian dan inovasi. Tata kelola migrasi yang efektif sangat penting untuk migrasi yang lebih aman, lebih manusiawi, dan teratur, yang merupakan faktor penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Migran membantu kota untuk berkembang dan menjadi pusat ekonomi dan kehidupan yang lebih bersemangat dan sukses. Mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dapat membantu melindungi pekerja migran dari eksploitasi. Migrasi dapat menjadi strategi adaptasi perubahan iklim yang potensial dan cara untuk membangun ketahanan. Memerangi degradasi ekosistem laut dan pesisir dan mendiversifikasi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut dapat membantu mengatasi pemindahan paksa dan migrasi. Deforestasi, degradasi lahan, penggurunan, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat berdampak besar pada masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam dan dapat menjadi pendorong migrasi. Lembaga yang lebih kuat, lebih transparan dan akuntabel serta akses yang lebih baik terhadap keadilan dapat membantu melindungi dan mempromosikan hak-hak migran. Data migrasi yang tepat waktu, andal, dan dapat dibandingkan dapat membantu pembuat kebijakan menyusun kebijakan dan rencana berbasis bukti untuk menangani aspek migrasi SDGs.WAHANAKREASI GLOBAL (WKG) tumbuh dari keprihatinan terhadap menurunnya kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang dipengaruhi oleh tekanan krisis global. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan ketidakpastian usaha.
Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia – sebuah negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis – telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak berhasil mengatasi krisis keuangan Asia pada akhir ini, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar kesepuluh di dunia dalam hal paritas daya beli. Indonesia juga telah meraih capaian luar biasa dalam pengurangan kemiskinan dengan menurunkan lebih dari separuh angka kemiskinan sejak tahun 1999 menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda. Tahun Ini Indonesia memegang Presidensi G20, mendorong semua negara anggotanya untuk bekerja sama dalam mencapai pemulihan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan dari berbagai dampak pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan jangka 20 tahun, dari tahun 2005 hingga 2025. Rencana tersebut dibagi menjadi rencana jangka menengah 5 tahun yang disebut RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah yang berjalan saat ini merupakan tahap terakhir dari rencana pembangunan jangka 20 tahun tersebut di atas. Rencana pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan meningkatkan modal manusia dan daya saing di pasar kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah mulai Juli 2021. Pandemi juga secara sebagian mengurangi kemajuan terakhir dalam pengurangan kemiskinan, dari angka terendah yang pernah dicapai yaitu 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada September proses pemulihan perekonomian, pada tahun 2022 pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 5,1 persen , didukung oleh meningkatnya ekspor komoditas serta kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif untuk mengatasi pandemi. Namun demikian, kondisi global yang semakin menantang dan berbagai dampak berkepanjangan dari COVID-19 dapat menghambat pemulihan tersebut. Indonesia mampu mencatatkan keberhasilan dalam mengurangi angka stunting dari 37 persen pada tahun 2013 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pembangunan modal manusia Indonesia yang kuat dan produktif. Indeks Modal Manusia Bank Dunia mengungkap bahwa hilangnya pembelajaran yang disebabkan oleh penutupan sekolah-sekolah selama pandemi COVID-19 akan berdampak pada generasi penerus Dunia mendukung dilaksanakannya tanggap darurat COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, termasuk upaya penguatan unsur-unsur tanggap darurat pandemi, dukungan bagi program vaksinasi COVID-19 gratis pemerintah, peningkatan bantuan sosial maupun sistem perawatan kesehatan, serta berbagai tindakan yang diambil untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di Indonesia, perubahan iklim dapat berdampak pada ketersediaan air, kesehatan dan gizi, pengelolaan risiko bencana, serta pembangunan wilayah perkotaan – khususnya di kawasan pesisir, yang berimplikasi pada kemiskinan dan memiliki hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia 94,1 juta hektare, dan merupakan tempat bagi lahan gambut terbesar di dunia 14,9 juta hektare serta hutan bakau 3,31 juta hektare. Beragam sumber daya alam tersebut menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar yang dapat mengurangi berbagai dampak perubahan iklim, sangat penting bagi kelangsungan mata pencaharian rakyat Indonesia, serta mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia. Bank Dunia mendukung berbagai upaya Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan maupun beradaptasi terhadap iklim dalam rangka menjalankan suatu aksi iklim yang berdampak di sektor-sektor seperti tata guna lahan, kelautan, dan energi, serta dengan menggerakkan keuangan untuk iklim climate financing. Adapun kegiatan Bank Dunia termasuk dukungan terkait program pemerintah Indonesia dalam Rehabilitasi Mangrove Nasional serta perancangan dan penerapan beberapa instrumen penetapan harga karbon carbon pricing karena peran pentingnya dalam meningkatkan pendanaan bagi berbagai aksi iklim. Pembaharuan Terakhir 5 April 2022jcKwk.